Dairi | metroinvestigasi.id – Pj.Sekda Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit bersama seluruh jajaran mengikuti Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui zoom dari Ruang Rapat Bupati, Senin (04/06/2024) .
Pelaksana Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di
Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, menyampaikan, angka inflasi Indonesia secara Year-on-Year (YoY) pada Mei 2024 terhadap Mei 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,84 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi secara YoY pada bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen. Penurunan tersebut tak lepas dari kerja keras berbagai stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang,” ujarnya.
Lebih lanjut Tomsi Tohir mengatakan bahwa meski inflasi periode ini menurun, Dirinya menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran. Selain itu, diminta pula agar para stakeholder terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk. Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.
“Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya,” ujarnya.
Tomsi dalam kesempatan itu juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Adapun sepuluh provinsi itu terdiri dari Papua Tengah (5,39 persen), Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).
“Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh tertinggi. Ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional,” ujar Tomsi.
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, perwakilan BKAD Dairi, perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, perwakilan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Dairi serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi dan para Camat.(Man)
Komentar