MANOKWARI | D’INVESTIGASI- Bertepatan dengan Hari HAM sedunia 10 Desember yang diperingati di seluruh dunia, ratusan massa yang tergabung dalam solidaritas masyarakat Papua di Manokwari kembali menduduki halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat hari ini Senin, (10/12) menuntut pemerintah Indonesia segera menyelesaikan seluruh kasus pelanggaraan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua.
Solidaritas masyarakat Papua ini terdiri dari berbagai organisasi diantaranya Kominte Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Autority (WPNA), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universtias Papua, Forum Independen Mahasiswa (FIM) West Papua, Parlamen Anak Jalanan (PARJAL) Manokwari, dan beberapa organisasi lainnya.
Gabungan solidaritas masyarakat ini melakukan aksi damai mulai dari masing-masing titik kumpul yang sudah ditentukan kemudian melakukan aksi menuju ke kantor DPR Papua Barat dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang bertulisan tentang hari HAM sedunia dan kasus HAM di Papua.
Dalam aksi damai ini diiringi dengan bebebagai tarian tradisional dan adegan-adegan menyangkut pelanggaran HAM saat menuju ke kantor DPR. Aksi ini dikawali oleh satuan keamanan polres Manokwari.
Setibanya di kantor DPR Papua Barat masa langsung menyampaikan orasi mereka dihadapan para anggota DPR yang hadir saat itu agar seluruh pelanggaran HAM di Papua yang belum diselesaikan sejak Papua bergabung kedalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.
Dalam penyampaian orasi masa menuntut agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaraan HAM yang belum terselesaikan seperti kasus Biak berdarah, Wamena berdarah, Wasior berdarah, Abe berdarah, Merauke berdarah dan kasus-kasus lainnya di tanah Papua.
Ketua FIM West Papua, Arnold Alitopo dalam orasinya menyampaikan solusi untuk menyelesaikan seluruh masalah di tanah Papua adalah penentuan sendiri dimana Pemerintah Indonesia harus mengakui perjuangan west Papua yang saat ini sedang dituntut.
Demikian juga disampaikan Wilson Wader perwakilan WPNA wilayah Manokwari, sama juga disampaikan oleh masing-masing perwakilan organisasi yang hadir. Mereka pun menuntut PBB perlu mengintervensi atas semua pelanggaraan HAM yang terjadi di tanah Papua ini.
Semua aspirasi ini disampaikan di depan gedung DPR Papua Barat dihadapan beberapa anggota DPR kemudian aspirasi tersebut diserahkan ke pihak DPR dalam bentuk surat pernyataan sikap.
Dalam aksi tersebut tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan masa selama berlangsungnya aksi hingga selesai dan akhirnya masa membubarkan diri dengan aman setelah menyerahkan surat pernyataan sikap kepada DPR Papua Barat. (JM)
