Proyek Bronjong Afdeling II PTPN IV Kebun Bangun Disinyalir Mangkir Standar SOP, Penanggung Jawab Teknik Bungkam

Simalungun | metroinvestigasi.id –

Pekerjaan pasangan bronjong (gabion) di Afdeling II, PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kabupaten Simalungun, disinyalir menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan spesifikasi teknis yang berlaku. Dugaan penggunaan material di bawah standar serta minimnya pengawasan di lapangan mencuat pasca-investigasi yang dilakukan tim redaksi.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan dua pekan lalu, tim investigasi menemukan sejumlah anomali terkait pelaksanaan proyek yang dikerjakan secara masif tersebut.

Di lokasi proyek, wartawan menemui salah seorang pekerja yang enggan menyebutkan identitasnya. Pekerja asal Deli Serdang yang baru bekerja selama satu minggu sebagai tenaga harian tersebut mengaku tidak mengetahui spesifikasi material yang digunakan. “Saya hanya tenaga harian, tidak tahu soal standar material,” ujarnya singkat kepada wartawan di lokasi.

Lebih jauh, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pekerja lain di lokasi, Penanggung Jawab (PJ) proyek diduga tidak pernah tampak melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini memicu pertanyaan besar terkait jaminan kualitas dan keselamatan kerja pada proyek infrastruktur perkebunan tersebut.

Analisis Komparatif: Temuan Lapangan vs Standar Teknis

Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2 Seksi 7.10 tentang Pekerjaan Bronjong, terdapat standar baku yang wajib dipenuhi oleh kontraktor pelaksana. Jika merujuk pada aturan tersebut, terdapat diskrepansi (kesenjangan) antara standar yang diwajibkan dengan indikasi praktik di lapangan:

1. Material Kawat Bronjong: Wajib menggunakan kawat yang telah bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan tingkat ketahanan karat dan daya tarik yang terukur.
2. Material Batu Isian: Wajib menggunakan batu pecah/alam yang keras, tahan cuaca, tidak mudah hancur, dan memiliki gradasi ukuran yang sesuai dengan dimensi kotak bronjong agar tidak terjadi *bulging* (perut buncit).
3. Metode Pemasangan: Wajib mengikuti tata letak, pengikatan, dan pengisian yang menjamin stabilitas struktur terhadap arus atau tekanan tanah.

Selain standar teknis, proyek konstruksi juga terikat pada kewajiban administratif dan hukum yang ketat. Berdasarkan penelusuran redaksi, dokumen wajib seperti papan nama proyek, dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana, hingga label/sertifikat SNI material kawat sejatinya harus dapat ditunjukkan dan diverifikasi di lokasi oleh pengawas.

Implikasi Hukum dan Keselamatan Kerja

Dugaan penyimpangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyentuh aspek pelanggaran regulasi negara. Berikut adalah analisis hukum terkait kewajiban yang diabaikan dalam proyek konstruksi:

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 59 ayat 1): Mengamanatkan bahwa Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa WAJIB memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K3).
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Mewajibkan pengusaha/proyek untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menjamin keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK: Mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang mencakup penyediaan APD, rambu keselamatan, dan prosedur K3 di lokasi proyek.

Absennya penanggung jawab di lapangan dan dugaan ketidaksesuaian material secara langsung berpotensi melanggar mandat undang-undang tersebut, yang tidak hanya merugikan aset perusahaan (PTPN IV), tetapi juga membahayakan keselamatan nyawa para pekerja harian.

Upaya Konfirmasi dan Hak Jawab

Sebagai bagian dari kode etik jurnalistik dan penghormatan terhadap asas praduga tak salah, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi. Mandor Teknik berinisial LP telah dikirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp pribadi pada hari Selasa, 3 November 2026.

Namun, hingga berita ini dipublikasikan pada Rabu, 18 November 2026—atau telah berselang lebih dari dua minggu—LP tidak memberikan tanggapan. Permintaan klarifikasi yang disalurkan melalui LP kepada pihak manajemen PTPN IV Regional I Kebun Bangun juga hingga kini berujung pada kebisuan (bungkam). (Hdl)

Komentar