Bohor | mefroinvestigasi.id- Tidak semestinya berlama lama Kepala sekolah pensiun diabaikan penggantinya oleh Dinas Pendidikan Kab Bogor,hingga banyak sekolah terutama Sekolah dasar negeri,(SDN) harus dirangkap kepala sekolah a kesekolah b dua sekolah bahkan ,2 bahkan 3 sekolah dipimpin seorang kepala sekolah dengan Kata lain rangkap jabatan.” Dalam rilis yang dikirimkannya kepada para pemimpin redaksi lokal Ibukota Jakarta dan seluruh daerah di Indonesia.
Hasil pantauan supervisi dilakukan team pengawasan pendidikan yang langsung dipimpinnya di daerah ,40 Kecamatan Se Kab.Bogor meliputi Kec. Cibinong,Sukaraja,Babakanmadang, Citeureup,Gunungputri, Klapanunggal, Cilengsi,Jonggol,Cariu,Tanjungsari, Sukamakmur,Bojonggede,Tajurhalang, Kemang, Parung Ciseeng,Rumpin, Parungpanjang,Tenjo Jasinga,Cigudeg, Sukajaya,Nanggung,Leuwisadeng, Leuwiliang,Cibungbulang,Pamijahan, Ciampea,Dramaga,Ciomas,Rancanungur, Tamansari,Cijeruk,Cigombong,Caringin, Ciawi,Megamendung,dan Cisarua.
“Kasus kepala sekolah ini dikhawatirkan menghambat perkembangan pendidikan dasar di daerah Kab Bogor ditahun ajaran ,2025/2026 akan anjlok dengan 65 persen bahkan 75 persen siswa siswa hanya melanjutkan kesekolah swasta ketimbang sekolah negeri.”
“Krisis Kepala Sekolah Dasar di daerah Kab.Bogor ini akan kita beri masukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor untuk memberikan solusi, dikarenakan pengangkatan tenaga pendidik PNS sejak tahun 2020 tidak ada, melainkan PPPK pendidik tanpa jaminan pensiun.Maka sebaiknya diseleksi guru PPPK dirangkap menjadi Kepala Sekolah Dasar untuk mengisi Sekolah-Sekolah Dasar yang ditinggalkan Kepala Sekolah PNS yang Purna Bhakti atau pensiun yang jumlahnya oasa tahun 2024 puluhan bahkan ratusan,” kata Prof Dr KH Sutan Nasomal Ketua Umum LSM Mantan Preman sekaligus Ketua Umum Forum Guru Indonesia ini mengakhiri rilisnya.
Bagaimana kelanjutan dari krisis Kepala Sekolah Dasar di daerah kota hujan Kab Bogor akan dirilis Kembali dalam waktu dekat,janjinya mengakhiri keterangan rilisnya.(ril)
