Tebing Tinggi | metroinvestigasi.id-Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2025 yang diajukan Pemerintah Kota Tebingtinggi kepada DPRD Kota Tebingtinggi untuk ditetapkan menjadi Perda sudah memiliki kekuatan hukum dan berlandaskan hukum.
Penetapan Perda ini dipastikan tidak memiliki celah atau ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan penafsiran lain seolah penetapan Perda dimaksud cacat hukum dan bisa dibatalkan.
Hal itu dikatakan Wali Kota LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tebingtinggi Ratama Saragih kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
Ratama melihat adanya penafsiran sepihak yang tidak melalui kajian hukum administrasi Pemerintahan seutuhnya.
Ada kondisi yang sifatnya urgen, disebut percepatan sebagaimana diwajibkan dalam Diktum ke 4 huruf (g) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota segera mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
Ada beberapa frasa kata “Segera” dalam Surat Edaran Mendagri dimaksud, karena memang Pemerintah c/q Mendagri jauh sebelumnya sudah antisipasi untuk terciptanya stabilitas dan percepatan prioritas pembangunan nasional di daerah.
“Maka sepatutnyalah Wali Kota mematuhinya dan memang kondisinya mengharuskan demikian, semata-mata untuk menjaga kekondusifan, terkendalinya anggaran rutinitas, inflasi daerah, pertumbuhan perekonomian yang orientasinya adalah masyarakat Kota Tebingtinggi,” katanya.
Terkait legalitas Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) belum definitif dan dipandang cacat hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan dan Tugas Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, disebutkan bahwa seorang Plh tidak memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan yang bersifat administratif dan keuangan.
“Inilah penafsiran yang keliru dan jika ini digunakan untuk membatalkan P-APBD TA 2025 maka ada dugaan yang sarat memaksakan kepentingan sepihak,” jelas Ratama. (red)
Komentar