oleh

“PRIHATIN,” Kuasa Hukum IMA Menilai Penahanan Yang Dilakukan Kejari Inhil Tidak Tepat

 

Indragiri Hilir | metroinvestigasi.id  – metroinvestigasi.id – Rasa prihatin yang menimpa mantan bupati Indragiri hilir H.indra Mukclis Adnan yang terjerat tersangka kasus dugaan korupsi saat ini,atas penahanan pihak kejaksaan negeri tembilahan kabupaten Indragiri Hilir.

Rasa prihatin inipun disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Indragiri hHilir yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati o7H.Syamsudin uti.saat berbincang dengan wartawan,m. siagaonline.com.disalah satu warung kopi yang sudah tidak asing namanya yaitu kedai kopi suka damai persisnya di jalan Sudirman kota tembilahan.

H.syamsudin uti mengatakan rasa prihatin,dan rasa kemanusiaan kita terhadap cara menahan untuk mengantarkan kerumah tahanan oleh pihak Kejari Inhil,ungkap h Syamsudin kepada wartawan m.siagaonline.m.sabtu 2/7/2022.

Tapi itulah namanya penegakan hukum,namun kita sangat merasa empati dan sangat merasa prihatin,tak dapat kita bayangkan,dengan cara beliau itu diantar ke rumah tahanan tersebut.lanjutnya lagi.

“Tapi kuasa hukum sangat keberatan atas penahanan terhadap kliennya,dan ini kami anggap sangat dipaksakan,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum Indra Muchlis Adnan, Zainuddin Acanh SH didampingi anggota Tim Kuasa Hukum lainnya kepada wartawan, Jum’at (1/7/2022).

Sementara kuasa hukum sedang melakukan upanya mengajukan prapradilan.

Maka dari itu kuasa hukumnya punya dasar tersendiri dikarenakan kuasa hukumnya lagi mengajukan Prapradilan karna kita mengacu kepada Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUUXII/ 2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Prapradilan.

Ditambah lagi bahwa kondisi kliennya dalam kondisi keadaan sakit, serta dalam proses sedang melakukan upaya hukum yaitu Prapradilan ke Pengadilan Negeri Tembilahan atas penetapan tersangka tersebut.

“Maka dari itu mestinya pihak Kejaksaan Negeri tembilahan bersabar untuk menunggu hasil praperadilan yang sedang berjalan,ini langsung dilakukan penahanan terhadap klien kami tanpa menunggu putusan hakim, maka kami menilai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ‘ terkesan tidak menghormati proses Prapradilan yang sedang berlangsung,” tegas advokat senior ini.

“Kan kita sudah pada hari Senin (27/6/2022) lalu sidang gugatan Praperadilan yang diajukan mereka telah disidangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, namun pihak Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tidak datang, walaupun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan aturan hukum.

“Ahirnya hakim menunda sidang ke hari Senin (4/7/2022) mendatang, dan jika pihak Kejaksaan Negeri Indragiri tidak juga hadir, maka kami mohon kepada hakim untuk melanjutkan persidangan walaupun tanpa kehadiran pihak termohon yaitu Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir,” sebutnya.

Untuk diketahui, mantan Bupati Indragiri Hilir periode 2003-2013, Indra Muchlis Adnan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pada BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (PT GCM) pada tahun 2004-2006 lalu.(Marbun)

EPAPER

example banner

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.