Pj Bupati Dairi Hadiri Dialog Nasional Ekonomi Hijau Dan Pembangunan Rendah Karbon 

 

Dairi |metroinvestigasi.id – Pj.Bupati Dairi, Surung Charles Bantjin menghadiri dialog nasional ekonomi hijau dan pembangunan di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, baru – baru ini Sabtu (8/6/2024).

Acara yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut dirangkai dengan Hari Ulang Tahun Apkasi ke-24.

Pj Bupati Dairi Surung Charles Bantjin mengatakan, dalam dialog nasional para pemateri dari Dirjen Pendalian Perubahan Iklim – Kementrian LHK, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), PLN Icon Plus, dan IBA, menjelaskan dalam peraturan pemerintah telah mendefinisikan perdagangan karbon sebagai sebuah mekanisme berbasis pasar guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lewat kegiatan jual beli unit karbon.

“Secara global, Indonesia akan memainkan peran yang penting dalam mencapai tujuan Paris Agreement melalui perdagangan karbon, mengingat Indonesia memiliki potensi besar terkait dengan perdagangan karbon,” ujarnya

Lebih lanjut Charles Bantjin mengatakan sebagaimana kita pahami ketentuan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Dengan kebijakan tersebut, maka daerah berpotensi mengembangkan pendapatan asli daerah melalui perdagangan karbon mengingat luasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta Ha. Untuk itu program tersebut harus tentu membutuhkan komitmen seluruh kepala daerah.

“Untuk pengendalian karbon sangat penting karena bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Selain itu, Pj Bupati menjelaskan, secara keseluruhan dalam dialog tersebut ada 4 bahas diskusi yaitu pertama, implementasi perdangan karbon berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 tahun 2023 tentang tata cara perdangan karbon sektor kehutanan.

Selanjutnya kedua adalah implementasi pembangunan rendah karbon di daerah.
Sementara ketiga adalah peran stakeholder dalam mendukung pengembanan ekonomi hijau .
Dan keempat adalah pembangunan berkelanjutan dan potensi perdangan karbon untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).( Man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *