Dairi | metroinvestigasi.id – Pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Dairi dipertanyakan.
Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi, Pahlawan Nasution, Jum’at ( 19/6/2026) memilih bungkam dan menolak menjawab rentetan pertanyaan kritis terkait legalitas, transparansi, anggaran, hingga jaminan mutu makanan bagi belasan ribu siswa di daerah tersebut.
Sikap menutup diri ini memicu spekulasi negatif di tengah masyarakat. Terutama mengenai dugaan adanya praktik makelar dalam penentuan titik pelayanan dan pembiaran dapur tidak berizin demi mengejar target operasional.
Gurita Yayasan dan Dugaan Praktik “Mahar” ID Pendaftaran.
Transparansi proses seleksi 36 titik SPPG di Dairi kini berada di bawah sorotan tajam. Publik mempertanyakan mekanisme verifikasi BGN yang meloloskan titik-titik tersebut. Mengingat munculnya dominasi yayasan tertentu—seperti Yayasan Aur Dairi Menenggoi—yang berhasil menguasai banyak titik sekaligus.
Hingga saat ini, Korwil BGN Dairi, Pahlawan Nasution tidak memberikan penjelasan konkrit untuk membersihkan nama institusi dari isu miring terkait adanya setoran “mahar” untuk mendapatkan ID pendaftaran SPPG.
Bahaya Kesehatan: 26 Dapur Tanpa Sertifikat Layak Sehat Tetap Beroperasi
Hingga pertengahan tahun 2026, data menunjukkan dari 36 unit SPPG aktif di Dairi, baru 10 unit yang berhasil mengantongi Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Kebijakan BGN Pusat dan Korwil Dairi yang mengizinkan 26 unit SPPG lainnya tetap beroperasi dan memasak untuk anak-anak sekolah sebelum kelayakan fisik dapurnya tersertifikasi secara hukum dinilai sebagai langkah yang ceroboh. Korwil juga tidak mampu memaparkan tenggat waktu (deadline) yang jelas bagi yayasan untuk melengkapi sertifikasi wajib tersebut.
Hak Makan Belasan Ribu Siswa Terbengkalai Akibat Penghentian 6 Unit SPPG
Situasi semakin kritis menyusul penghentian operasional 6 unit SPPG di Dairi. Dampaknya, belasan ribu siswa kini kehilangan hak mendapatkan makan bergizi gratis.
Pahlawan Nasution selaku Korwil gagal menunjukkan rencana darurat (contingency plan) yang jelas terkait pemenuhan hak makan siswa terdampak. Tidak ada skema pengalihan distribusi memasak ke 10 dapur SPPG yang sudah aman dan bersertifikat SLHS. Hal ini meninggalkan ketidakpastian mendalam bagi para siswa dan orang tua murid.
Krisis Anggaran dan Ancaman Penurunan Kualitas Gizi
Tata kelola keuangan SPPG di Dairi juga dilaporkan karut-marut. Terjadi keterlambatan transfer anggaran yang masif dari pusat ke rekening yayasan pengelola, seperti yang terjadi di wilayah:
Parbuluan VI
Bangun
Pegagan Julu 7
Siboras
Macetnya anggaran ini memicu kekhawatiran besar bahwa yayasan akan mengorbankan kualitas gizi makanan anak-anak. Pengurangan porsi atau manipulasi bahan baku menjadi opsi murah demi menghemat biaya operasional dapur yang mandek, tanpa adanya kejelasan sistem pengawasan dari Korwil.
Komitmen Penyerapan Ekonomi Lokal Dipertanyakan.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) BGN, yayasan mitra diwajibkan membeli bahan baku seperti beras, telur, sayur, dan daging langsung dari petani serta peternak lokal Kabupaten Dairi. Namun, bungkamnya Korwil memperkuat indikasi bahwa yayasan justru mendatangkan bahan baku murah dari luar daerah demi mengejar keuntungan. Hingga berita ini diturunkan, BGN Dairi tidak mampu menyajikan data riil penyerapan ekonomi lokal.
Sikap bungkam dari Pahlawan Nasution selaku Korwil BGN Kabupaten Dairi menjadi catatan merah besar bagi akuntabilitas program nasional ini di tingkat daerah. Keamanan pangan anak-anak sekolah dan integritas anggaran negara di Kabupaten Dairi kini berada dalam ancaman serius. (NK)
Komentar