Tapsel | metroInvestigasi.id- Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (PP HM AMPUH), Jul H. Lubis, bersama Bendahara Umum Aziz Batubara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penggunaan APBD Tahun 2025 dan juga prosedur pengerjaan proyek tahun anggaran 2025.
Dalam aksi tersebut, Ketua PP HM AMPUH meminta Plt.Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk hadir dan memberikan klarifikasi dan informasi. Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan atas minimnya keterbukaan informasi publik terkait realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Aksi unjuk rasa disambut oleh Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan yang mewakili pihak dinas.Tetapi saat ditanya mengenai surat disposisi, Kabid SD tidak bisa memperlihatkannya dan mengatakan “akan kami buat nanti.”
Dalam orasinya, Jul H. Lubis secara terbuka menantang Kabid SD untuk bersumpah di hadapan massa dan masyarakat bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi atau penyimpangan anggaran.
“Kami hanya meminta satu hal, keberanian untuk bersumpah bahwa tidak ada korupsi dalam pengelolaan anggaran ini. Jika memang bersih, mengapa harus ragu?” tegas Jul H. Lubis di hadapan massa aksi.
Namun, menurut pihak PP HM AMPUH, tantangan tersebut tidak direspons dengan kesediaan untuk mengucapkan sumpah sebagaimana diminta. Sikap tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah massa aksi.
“Saya tidak bisa menjawab itu,kalau korupsi saya juga korupsi waktu” ucap Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
PP HM AMPUH menilai bahwa dugaan praktik KKN dalam pengelolaan APBD 2025 harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Tapanuli Selatan.
“Kami meminta kepada Bapak Kajari Tapanuli Selatan untuk segera memanggil dan memeriksa Plt.Kadis Pendidikan Tapanuli Selatan terkait KKN di pengerjaan proyek dan penggunaan anggaran APBD Tahun 2025” ucap Jul H Lubis saat aksi di kejaksaan pada hari ini (02/03).
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
PP HM AMPUH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan transparansi anggaran demi menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan. (Ahmad Hakim.lbs)
Komentar