Simalungun | metro investigasi - Pelalaksaan pemilihan umum yang tinggal beberapa hari kedepan, tepatnya 17 April 2019 mendatang, seolah memaksa kalangan kontestan calon anggota legislatif berlomba menyusun setrategi dan pembentukan tim secara dadakan.
Dalam perekrutan Tim sukses, biasanya di laksanakan secara terbuka dan terang terangan sesuai jadwal yang telah dibtetapkan, pertemuanpun di kemas secara pariatif. Bagi kalangan caleg bermodal besar pertemuan bisa saja di laksanakan di tempat mewah, di mulai dari hotel sampai di balai pertemuan.
Berbeda dengan kontestan yang bermodal pas-pasan, pertemuan hanya bisa di lakukan secara sederhana, di mulai dari pertemuan di rumah penduduk di desa - desa, sampai di warung kopi pun di terjang demi teraihnya suara dukungan, bahkan sampai ke acara pesta perkawinan.
Tak jarang, pertemuan yang di kemas dalam sebuah pesta hajatan di jadikan ajang kampanye dengan bagi - bagi kartu calon legislatif (caleg) sampai bagi - bagi uang tampa memandang aturan dan pengawasan.
Herannya, peraktek seperti ini nyaris terabaikan oleh lembaga pengawasan pemilihan umum daerah dan kecamatan yang seolah tutup mata. Jangankan sebuah pertemuan yang di kemas dalam sebuah hajanatan, bahkan banyak kalangan caleg yang nekat melakukan kampanye terang - terangan padahal jadwal kampanye belum ditetapkan.
Waktu yang sudah sangat sempit, memungkinkan para kontestan melaksanakam pertemuan gelap dengan calon pengurus tim pemenangan dan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya. Kuat dugaan, para kontestan akan menjanjikan imbalan uang kepada calon pemilih dengan jumlah yang pariatif dan inalan honor yang terbilang cukup besar kepada beberapa saksi di TPS jika mereka bersedia membawa serta calon pemilih.
Bisa jadi, peraktek jual beli suara dapat mulus di lakukan di TPS dengan melakukan bimbingan dan tehnik pendistribusian uang kepada calon pemilih, yang di lakukan oleh tim pemenangan secara diam - diam. Bukan hanya itu, alat peraga kampanye juga bermunculan bak siluman kesiangan yang muncul tiba - tiba seperti jamur di musim hujan. Uniknya pihak pengawasan seolah hanya menjadi penonton.
Kuat dugaan, peraktek semacam ini sudah terkondisikan oleh tim pemenangan dan oknum panitia pengawas, sehingga pertemuan dapat di laksanakan Tampa harus takut kepada panitia pengawasan pemilu.
Dan lagi, kegiatan semacam ini bukan hanya dilakukan oleh caleg lokal, bahkan mereka yang mengatas namakan caleg dari DPD tinggakat I dan caleg DPR-RI juga hampir melakukan hal yang sama. Seolah, pesta demokrasi di anggap seperti ajang kontestan pencarian bakat yang di sinyalir mencari kebeuntungan di panggung politik Tampa bicara kualitas.
Disinyalir, Peraktek suap - menyuap demi kelancaran aksi juga sering terjadi. Hal ini di sampaikan oleh salah seorang anggota panwaslih kecamatan gunung malela kabupaten Simalungun, yang tidak ingin identitasnya di publikasikan, pada wartawan dikatakan "macam mana mau di tegakkan , setiap kali lapor selalu mereka abaikan, kayaknya mereka sudah dapat cairan, kalau lapor pasti ada alasannya itu sudah lapor" katanya pada hari Minggu (17/03) lalu.
Inilah yang di alami oleh anggota panwascam yang merasa sulit untuk bergerak, apalagi mendekat. Menurutnya, pekerjaan yang mereka lakukan hanya sebatas pendataan dan ikut duduk diam munungggu sampai ada intruksi terus gajian. "Apa lagi yang mau di buat kalau semuanya orang itu yang ngatur," imbuhnya.
Di singgung mengenai bagaimana mereka melakukan aksinya, dijelaskan, kalau itu biasanya sudah dilakukan pertemuan di hotel siapa dia, kota Pematang Siantar, " biasanya orang itu ketemu di situ, karena pernah aku ikut," katanya menambahkan. Hingga berita ini dikabarkan, ketua panwascam kecamatan Gunung Malela belum diminta keterangannya.(hs)
Komentar