Jakarta | metroinvestigasi.id– Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Kedatangan orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini untuk memperjuangkan kucuran dana APBN 2027 guna menggenjot infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut.
Rombongan Pemkab Meranti diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Asmar menegaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Meranti harus agresif menjemput bola ke pemerintah pusat. Sinergi dengan APBN dinilai menjadi kunci utama percepatan pembangunan.
“Kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah,” ujar Asmar dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Potensi Raksasa yang Terganjal Infrastruktur
Asmar memaparkan bahwa Kepulauan Meranti memiliki posisi yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Meranti juga memegang status Kawasan Strategis Nasional serta kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Secara potensi ekonomi, daerah ini kaya akan minyak, gas bumi, timah, hingga komoditas sagu, kelapa, kopi, dan budidaya kakap putih. Namun, potensi raksasa ini belum maksimal karena dihambat masalah klasik: infrastruktur dasar.
“Terbatasnya air bersih, listrik, telekomunikasi, akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta layanan kesehatan dan pendidikan membuat pertumbuhan ekonomi kita masih tertinggal dibanding daerah lain di Riau,” ungkapnya.
Belum lagi, ancaman abrasi pantai yang mengikis batas negara serta regulasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang mengunci sekitar 362 ribu hektare daratan Meranti dari pemanfaatan optimal.
Rentetan Usulan Meranti ke Pusat
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemkab Meranti menyodorkan sejumlah program prioritas ke Bappenas untuk diadopsi ke APBN 2027. Berikut daftarnya:
Pendidikan & Kesehatan: Renovasi sekolah terdampak abrasi di pesisir, pembangunan puskesmas di tiga pulau besar, beserta pengadaan alkes dan fasilitas sanitasi.
Konektivitas & Perhubungan: Peningkatan jalan, jembatan, serta kelanjutan pembangunan Pelabuhan Dorak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertanian & Pangan: Pengadaan alsintan, jaringan irigasi, cetak sawah, hingga industri hilir berbasis sagu dan kelapa demi ketahanan pangan nasional.
Permukiman: Program Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin.
Kebijakan Tata Ruang: Pendampingan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu dan peninjauan kembali kebijakan lahan gambut (PIPPIB).
Respons Lampu Hijau dari Bappenas
Gayung bersambut, Kementerian PPN/Bappenas memberikan respons positif. Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr. Jayadi, memastikan isu yang dibawa Meranti segaris dengan komitmen pusat.
“Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar,” tegas Jayadi.
Jayadi menambahkan, selain konektivitas, penanganan irigasi pertanian dan ancaman abrasi pantai di Meranti akan menjadi atensi khusus pemerintah pusat untuk segera ditindaklanjuti.
Mendengar komitmen tersebut, Asmar mengapresiasi lampu hijau dari Bappenas. Ia berharap kolaborasi ini menjadi titik balik kemajuan wilayahnya.
“Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” tutup Asmar.
Dalam kunjungan kerja ini, Bupati Asmar turut didampingi Kepala Bappeda Dr. Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, Kepala DKPP Ifwandi, Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Disperkim Agustiono, Kepala Disdik Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo Kepulauan Meranti.***(ril/mp)
Komentar