Perkara Pod Getar, Tim Kuasa Hukum RAS Berencana Lapor Ombudsman dan Kementerian HAM Terkait Adanya Dugaan Maladministrasi dan Pelanggaran HAM

Tebing Tinggi | metroinvestigasi.id –

Tim Kuasa Hukum tersangka berinisial RAS (24) berencana melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Polres Tebing Tinggi dalam penanganan perkara yang dijalani kliennya.

Laporan dimaksud akan disampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia serta Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) sebagai langkah hukum lanjutan dalam penanganan kasus kepemilikan rokok elektrik (pod getar) yang diduga mengandung etomidate yang telah menjerat RAS sebagai klien mereka.

Hal ini disampaikan tim kuasa hukum RAS, yakni Pahala Sitorus, S.H bersama Ganda Putra Marbun, S.H, kepada wartawan dalam konferensi pers di Mapolres Tebing Tinggi, Selasa sore (17/11/2026).

Rencana pelaporan ini merupakan pengembangan dari aduan dugaan pelanggaran kode etik dan prosedur terhadap oknum polisi ang sebelumnya telah dilayangkan tim kuasa hukum RAS ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, ucap Pahala Sitorus.

Tim Kuasa Hukum RAS Soroti Maladministrasi dan Prosedur Penangkapan

Kepada wartawan, tim kuasa hukum RAS, yakni Pahala Sitorus, S.H dan Ganda Putra Marbun, S.H, menyatakan bahwa laporan ke Ombudsman RI akan berfokus pada dugaan maladministrasi serta penyimpangan prosedur selama proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Pihak kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan administratif, mulai dari mekanisme penangkapan, penggeledahan hingga penerbitan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap kliennya.

“Kami melihat ada dugaan penyimpangan prosedur administrasi dalam proses penegakan hukum yang dialami klien kami. Hal ini akan kami bawa secara resmi ke Ombudsman RI agar dilakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pelayanan dan administrasi penyidikan di Polres Tebing Tinggi,” ujar Pahala dalam keterangannya.

Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Selain melaporkan ke Ombudsman, tim penasihat hukum juga akan menyiapkan berkas pengaduan untuk diserahkan ke Kementerian HAM.

Laporan ini didasarkan pada kronologi penangkapan RAS pada 12 November 2026 lalu, yang diklaim diwarnai tindakan intimidatif serta dugaan rekayasa kasus atau ’cipta kondisi’.

”Ada cipta kondisi dalam perkara ini, dimana awalnya RAS diminta oleh seorang kenalan yang merupakan oknum anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi inisial HRH untuk mencarikan pod getar. Namun, saat berada di lokasi, RAS justru diamankan dengan cara yang dinilai melanggar hak-hak dasar warga negara, ia diminta masuk ke dalam mobil dan pintu mobil dikunci, lalu terjadi dugaan penodongan senjata api oleh oknum polisi juga sebelum klien kami digelandang ke Mapolres Tebing Tinggi,” ucap Pahala.

Tambahnya, Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan hak asasi manusia terlebih menjebak warga sipil. Kami meminta Kementerian HAM turun tangan mengawasi proses hukum ini agar hak-hak konstitusional klien kami terlindungi,” tegas Pahala.

Sebelumnya, pihak Polres Tebing Tinggi melalui Wakapolres telah memberikan keterangan resmi terkait penangkapan RAS. Kepolisian menegaskan bahwa penindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis baru yakni Etomidate.

Dalam keterangannya, pihak kepolisian menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa dua unit pod getar yang setelah dilakukan uji laboratorium di Bidlabfor Polda Sumut terbukti mengandung cairan etomidate yang masuk dalam kategori narkotika golongan II. Polisi juga menegaskan bahwa proses penetapan RAS sebagai tersangka telah sesuai dengan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, tim kuasa hukum RAS tengah merampungkan berkas kelengkapan bukti untuk segera didaftarkan ke kantor perwakilan Ombudsman RI dan Kementerian HAM. (ar)

Komentar