Tebing Tinggi | metroinvestigasi.id –
Penanganan kasus dugaan peredaran narkotika jenis rokok elektrik atau vape getar yang menjerat pria berinisial RAS (24) di Kota Tebingtinggi menuai perlawanan keras. Tim penasihat hukum tersangka menuding proses penangkapan hingga penetapan status hukum kliennya cacat prosedur dan sarat dugaan rekayasa oleh oknum kepolisian.
Tudingan serius itu disampaikan tim penasihat hukum RAS yang terdiri dari Pahala Sitorus SH (ayah kandung RAS), Prof. Ali Yusran Gea SH, dan Ganda Putra Marbun SH. Mereka mengungkapkan tudingan tersebut pada media setelah mendatangi Kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tebingtinggi usai mengantarkan surat kuasa khusus untuk pendampingan hukum pada RAS terkait kasus yang sedang menjeratnya, tepatnya Senin (16/11/2026) sore.
Bukan Undercover Buy, Melainkan Dugaan Penjebakan
Kuasa hukum RAS, Ali Yusran Gea SH, membedah kejanggalan mendasar dalam penangkapan kliennya yang terjadi pada Kamis (12/11/2026) malam. Menurutnya, tindakan aparat di lapangan sama sekali tidak memenuhi syarat sah pembelian terselubung (undercover buy) maupun pengembangan kasus narkotika.
”Ini bukan undercover buy, bukan pula pengembangan perkara. Tidak ada peristiwa pidana awal yang mendasarinya. Fakta di lapangan menunjukkan seseorang berinisial HRH justru secara aktif dan berulang kali menyuruh klien kami untuk mencarikan barang tersebut,” ujar Ali dihadapan awak media.
Ali menilai, jika seorang aparat penegak hukum mengetahui bahwa suatu barang adalah terlarang, tindakan menyuruh warga sipil untuk membelinya merupakan bentuk pancingan pidana (entrapment) yang menyalahi aturan. Atas dasar ketiadaan tindak pidana awal itulah, pihak kuasa hukum menyimpulkan seluruh rangkaian penyidikan tidak sah secara hukum.
”Karena penangkapan ini tidak didahului peristiwa pidana awal, kami menegaskan seluruh prosesnya cacat hukum dan cacat prosedur. Bagi kami, tindakan tersebut lebih menyerupai penculikan ketimbang penangkapan yang sah,”tegasnya.
Kronologi Versi Keluarga : RAS Dijemput Teman dan Ditodong Senjata
Dalam kesempatan yang sama, Pahala Sitorus membeberkan kronologi sebelum putranya ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengungkapkan bahwa sejak 10 hingga 12 November 2026, seorang oknum anggota Polri berinisial Briptu HRH, yang dikenal sebagai teman RAS dan baru pindah tugas dari Polres Tapanuli Tengah terus-terusan mendesak RAS agar mencarikan vape getar.
Meski awalnya menolak karena tidak mengetahui tempat penjualan barang tersebut, RAS akhirnya memenuhi permintaan rekannya setelah Briptu HRH menemuinya di sebuah kafe pada 12 November 2026 dan mentransfer sejumlah uang ke rekening RAS. Barang pesanan itu kemudian dititipkan kepada di meja pedagang sate di depan rumah RAS, sehingga diklaim tidak pernah dikuasai langsung oleh tersangka.
Situasi berubah drastis pada malam harinya. Briptu HRH mendatangi kediaman RAS dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah mobil. Begitu RAS berada di dalam kendaraan, pintu langsung dikunci. Seorang oknum polisi lain berinisial Brigadir IK diduga langsung menodongkan senjata api ke arah lutut RAS sebelum membawanya ke Mapolres Tebingtinggi.
Kejanggalan Administrasi dan Langkah Hukum ke Propam
Selain mempersoalkan cara penangkapan yang dinilai intimidatif, tim kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan administrasi penyidikan yang berlangsung kilat. Pahala mencatat putranya diamankan sekitar pukul 21.17 WIB, namun surat perintah penyelidikan hingga surat penetapan tersangka langsung terbit pada malam yang sama.
”Sangat janggal, dalam hitungan jam pada malam itu juga status tersangka langsung ditetapkan, padahal hasil uji laboratorium forensik atas barang bukti maupun gelar perkara belum dilakukan,” ungkap Pahala.
Merespons dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang tersebut, pihak kuasa hukum resmi melaporkan Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita beserta delapan personel lainnya, termasuk Briptu HRH dan Brigadir IK ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, ucap Pahala.
Tim penasihat hukum mendesak pimpinan Polri turun tangan memeriksa perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional demi menjamin keadilan bagi RAS.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Satresnarkoba Polres Tebingtinggi maupun Humas Polres Tebingtinggi belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan rekayasa kasus dan adanya pernyataan pelaporan ke Propam tersebut. (ar)














Komentar