Jakarta | METROIVESTIGASI- PDI Perjuangan (PDIP) tak mempermasalahkan lahan capres Prabowo Subianto yang dimanfaatkan oleh kombatan GAM. Menurut PDIP, Prabowo punya hak untuk memanfaakan lahan yang dia miliki itu.
Namun, PDIP menegaskan, pernyataan capresnya Jokowi soal lahan Prabowo di Aceh di panggung debat untuk memberikan perbedaan politik pertanahan di era sekarang dengan orde baru.
“Ya sebenernya sangat simpel saja mau dimanfatkan untuk apa, Pak Jokowi ingin menyampaikan ada perbedaan yang sudah fundamental terkait dengan politik pertanahan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
“Politik pertanahan sebelumnya terlebih pada pemerintahan orde baru itu berpihak ada segelintir orang. Yang selama ini justru menjadi kritik dari Pak Prabowo,” lanjut dia.
Politik pertanahan di era Jokowi kata Hasto justru lebih baik. Program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat Jokowi dinilainya menjalankan perintah konstitusi. Lantaran, menurutnya Jokowi lebih mementingkan rakyat.
“Sementara, politik pertanahan dari Pak Jokowi, justru berpihak pada kepentingan rakyat melakukan sertifikat, itu adalah tanggung jawab puncak negara. Itu terobosan dalam politik pertanahan untuk menjalankan perintah konstitusi,” ujarnya.
Kritikan Jokowi terhadap Prabowo saat debat, lanjut Hasto, merupakan fakta dan bukan serangan pribadi. Hasto mengatakan, Jokowi hanya memberikan perbedaan politik pertanahan zaman orde baru dan sekarang.
“Dengan demikian ketika Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah fakta, apapun itu penggunannya itu kan Pak Prabowo yang memiliki. Sehingga hal tersebut bukan sebagai serangan personal, itu sebagai gambaran, contrasting tentang perbedaan politik pertanahan itu,” paparnya. (dc)
