Tapsel | metroinvestigasi.id-
Dugaan praktik penyimpangan anggaran dalam pengelolaan proyek daerah hingga mencapai 21 % di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hentinya menjadi sorotan publik, namun hingga sampai saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) belum melakukan tindakan.
Dimana isu terkait beredar dari pelaksanaan kegiatan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yang mencapai hingga 21%, .
Menanggapi banyaknya Transaksi yang tidak sah, Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan menyuarakan sikap kritis terhadap Pemerintah Tapsel terutama pada Dinas Kesehatan setempat.
Pantauan media, Jumat (18/09), Koordinasi aksi Abdul H, mendesak pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan segera melakukan tindakan konkret berupa pemanggilan serta pemeriksaan intensif terhadap pimpinan dinas terkait, khususnya pejabat Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan.
Selain itu, pimpinan daerah di tingkat kabupaten diminta mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh serta pembenahan struktur birokrasi guna memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penanganan perkara secara transparan dan berkeadilan dipandang sebagai pijakan utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan dampak buruk penyalahgunaan kewenangan.
Karena dinilai berisiko dapat merugikan negara dan mempengaruhi kepentingan umum, yang mana pada pelaksanaan kegiatan proyek tidak sesuai dengan hasi pekerjaan yang maksimal, ujar Abdul.
Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum diharapkan hadir secara proaktif untuk mengurai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga bermotif pengayaan diri maupun kelompok tertentu, terangnya ( Haris).
keterangan gambar: Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan saat menyuarakan sikap kritis di Perkantoran Bupati Tapsel (f.Haris/ Metroinvestigasi)
Komentar