P.Sidimpuan |[metroinvestigasi.id–Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Padangsidimpuan ( GEMPAS ) Gempas salah satu pendiri nya atau pembina yakni Ady Syahputra Husni.Nst menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kota Padangsidimpuan senin ( 9/10 ) terkait pelaksanaan pilkades serentak di kota padangsidimpuan.
Dalam sikap pernyataan GEMPAS dimana pikades serentak tercoreng dan terkesan di paksakan yang di duga demi kepentingan pribadi atau kelompok hal ini berdasarkan adanya dugaan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga ( BTT ) yang di pakai peruntukan nya untuk Pilkades.
Di sebutkan Gempas bahwa BTT merupakan belanja yang di gunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya, sesuai surat edaran Mendagri tanggal 14 januari 2023 nomor.100.3.5.5/244/SJ. Tentang pelaksanaan pilkades serentak sebelum 1.November 2023 bahwa pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, Kemampuan keuangan daerah dan Ketersediaan PNS di lingkungan Pemda sebagai penjabat kepala desa, dengan demikian kesiapan pilkades serentak seyogyanya harus memenuhi ketiga unsur tersebut.
Maka dari itu Gempas meminta kepada Pj walikota untuk memanggil dan merekomendasikan pemeriksaan kepada kadis PMD padangsidimpuan terkait penggunaan anggaran belanja tidak terduga ( BTT) yang di relokasikan untuk pilkades serentak, Meminta kepada Pj.walikota untuk memeriksa dugaan sentralisasi pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa yang di buat oleh dinas PMD padangsidimpuan, Meminta kepada DPRD untuk memanggil kadis PMD terkait dugaan penyelewengan dana BTT untuk pelaksanaan pilkades serentak dan Meminta kepada DPRD untuk merekomendasikan pemeriksaan kadis PMD padangsidimpuan oleh aparat penegak hukum (APH) terkait penyalagunaan BTT dan sentralisasi laporan pertanggung jawabaan realisasi anggaran dana Desa.
Menanggapi sikap penyataan Gempas tersebut wakil ketua DPRD kota Padangsidimpuan Erwin.Nst yang juga politikus partai PAN yang di dampingi Ahmad Maulana.Nst dari partai Golkar mengatakan” mari sama sama kita membahas apa yang saudara sampaikan disini, kami juga sampai sekarang tidak mengakui hasil pilkades serentak 2023, di mana pilkades serentak tersebut telah melanggar aturan Perda.
Lebih lanjut di sebutkan Erwin.Nst di mana anggaran pelaksanaan pilkades tersebut tidak di sampaikan kepada DPRD.
Salah satu aktivis yang tidak mau di sebutkan namanya “kalau lah memang melanggar aturan, berarti pilkades serentak di kota padangsidimpuan bisa di ulang dan masih ada peluang bagi cakades yang kalah untuk menggugat panitia pilkades secara PTUN sebutnya kepada wartawan MI (Ahmad hakim.lbs)
Komentar