Dairi | metroinvestigasi.id –Bupati Dairi Vickner Sinaga memimpin rapat koordinasi dengan para Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pengusaha Pengangkut Batu Kabupaten Dairi dihadiri oleh, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Kabupaten Dairi , Jumat (11/04/2025) di Ruang rapat Bupati Dairi.
Bupati Dairi Vickner Sinaga dalam sambutannya menyampaikan Asosiasi di Dairi ini harus kuat dan solid dan para pelaku usaha di Dairi harus on the track. Para pelaku usaha batu ini harus kompak supaya apapun keinginan bisa di capai bersama.
“Saya berharap bahwa dengan rapat koordinasi ini, penertiban terhadap kegiatan pertambangan ilegal dapat segera dilakukan. Hal ini diharapkan akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi “, ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pengusaha Pengangkut Batu Jogi Tambunan A. Md. mengatakan bahwa Batu di Dairi sangat melimpah oleh karena itu batu di Dairi sangat banyak yang dikirim keluar daerah seperti ke Pakpak Bharat, Samosir dan Medan, karena di Dairi aktivitas penggunaan batu tersebut sangatlah minim sampai menuggu 4 bulan dalam setahun, karena penggunaan batu di Dairi , bisa berproduksi ketika APBD sudah dicair kan.
Jogi Tambunan lebih lanjut mengatakan bahwa masalah harga masih memiliki kendala , seperti batu Dairi ketika di kirim ke Medan harganya 250/kilo tetapi ketika batu itu sudah menumpuk di medan harganya bisa turun sampai 150/perkilo.
“Permohonan kami kepada Pemkab.Dairi khususnya Dinas pendapatan daerah (BAPENDA) Dairi supaya ini bisa ditindak lanjuti untuk bisa harga batu yang dikirim ke luar daerah Kabupaten Dairi bisa stabil harga nya karena batu yang di kirim keluar daerah sudah dipotong PPN oleh perpajakan di Kabupaten Dairi “, ujar Togi Tambunan.
Selain itu juga kepada para pengusaha di Dairi yang belum memiliki izin supaya ditindak lanjutin oleh Dinas Perizinan karena di Dairi masih banyak pengusaha yang belum memiliki izin.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Badan Penpatan Daerah Fatimah Boangmanalu, Kepala Dinas PUPR Masyara Berutu, Kepala Dinas Perindakop Iwan Taruna Berutu,Kepala Dinas Perizinan, Budianta Pinem. (Raja)
Komentar