Meranti | metroinvestigasi.id- Ada pepatah lama yang mengatakan, “Orang berprestasi kerap dibungkam oleh sistem yang bingung.” Narasi satire ini tampaknya kian relevan untuk menggambarkan potret penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, khususnya terkait kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Di tengah semangat menggenjot keberlanjutan pembangunan daerah, publik justru disuguhkan fenomena ironis. Figur birokrat bertangan dingin yang memiliki rekam jejak kerja nyata serta dampak langsung bagi masyarakat, justru seolah “dimainkan” dan dikesampingkan kedudukannya. Salah satu nama yang kini gencar menjadi sorotan publik adalah Jone Simanungkalit, SE., Akt.
Masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu (TPP) tentu tidak lupa. Saat dipercaya menjabat sebagai Camat di wilayah tersebut, Jone Simanungkalit mencatatkan performa monumental yang terbilang langka diraih oleh pejabat selevelnya. Hanya dalam kurun waktu singkat sekitar 60 hari kerja,ia mampu bergerak taktis menembus birokrasi tingkat pusat maupun provinsi, guna menjemput dan meloloskan program bantuan serta dana pembangunan senilai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, rekam jejak kepemimpinan Jone Simanungkalit di Tasik Putri Puyu mencakup tiga fondasi utama yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat:
1. Reformasi Internal & Pelayanan Publik
Penataan Manajemen Kantor Camat: Melakukan penataan total pada seluruh sistem pelayanan di Kantor Camat TPP, sekaligus memberikan edukasi dan pembinaan intensif terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kepada para ASN dan staf honorer.
Pengawasan Lapangan secara Konsisten: Melakukan inspeksi mendadak (sidak) berkala ke Puskesmas, sekolah-sekolah, hingga sanggar kesenian untuk memastikan standar Pelayanan Publik berjalan maksimal.
Pembinaan Ekonomi Kerakyatan: Turun langsung melakukan pembinaan ke pusat-pusat ekonomi masyarakat lokal dan memfasilitasi para nelayan di Desa Bandul dalam pembuatan Kartu Nelayan agar mendapatkan akses program fasilitas perikanan dari pemerintah.
2. Inovasi Pembangunan & Peningkatan Infrastruktur
Kemitraan Strategis Sektor Perikanan: Menjalin kerja sama dengan PT RAPP untuk memetakan potensi lokasi tambak udang seluas 100 hektar di Desa Putri Puyu sebagai sentra ekonomi baru.
Penguatan Sektor Pendidikan: Merealisasikan pembangunan sarana pendidikan berupa ruang belajar baru, ruang guru, laboratorium komputer, rumah kepala sekolah, hingga fasilitas sanitasi/MCK.
Pembangunan Infrastruktur Desa: Mendorong pembangunan jembatan pelantar sepanjang kurang lebih 400 meter di Desa Kudap serta menjalin komunikasi intensif dengan Dinas PUPR Provinsi Riau untuk percepatan pembangunan jembatan strategis di Selat Akar.
Sektor Pertanian & Perkebunan: Menjemput dan menyalurkan pengadaan bantuan bibit nenas unggul dari Pemerintah Provinsi Riau untuk petani lokal.
3. Penguatan Adat, Budaya, & Penyelesaian Konflik Sosial
Penguatan Lembaga Adat: Menginisiasi dan menyiapkan pembentukan kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Pemberdayaan Masyarakat Suku Asli: Menggagas pembentukan wadah organisasi Suku Asli serta Organisasi Pemuda Suku Asli, memberikan atensi pada pemajuan potensi lokal (termasuk dukungan pada kearifan lokal/konten kreator Suku Asli), serta melakukan penataan Kompleks Makam Pahlawan Koyan.
Mediasi & Resolusi Konflik Sengketa Tanah: Berhasil meredam dan menyelesaikan perselisihan krusial antara Kepala Desa Kudap dengan masyarakat Suku Asli terkait pengambilalihan tanah ulayat/ninik mamak, sehingga tercipta stabilitas dan keadilan sosial di tengah masyarakat.
Tidak hanya mahir di lapangan birokrasi pemerintahan, Jone Simanungkalit juga diketahui memiliki latar akademik yang mumpuni di sektor vital daerah. Berdasarkan dokumen rekam jejaknya, ia merupakan lulusan Akuntansi (Accountant) dan pernah mengabdikan diri sebagai Tenaga Educatip / Dosen Luar Biasa di Fakultas Pertanian Universitas Riau (UNRI).
Kombinasi keahlian di bidang manajemen/tata kelola keuangan serta pemahaman mendalam tentang sektor pertanian dan perkebunan ini dinilai publik seharusnya menjadi aset strategis bagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggantungkan roda ekonominya pada sektor agraris dan maritim.
Kondisi penataan jabatan yang dinilai tidak berbasis meritokrasi ini memancing keprihatinan mendalam dari kalangan generasi muda daerah. Salah seorang tokoh pemuda lokal menyuarakan kritik pedas terhadap kebijakan bongkar-pasang jabatan oleh BKD yang dinilai sarat akan subjektivitas.
“Sangat disayangkan jika BKD seolah amnesia atau pura-pura lupa terhadap kapasitas pegawainya sendiri. Pak Jone Simanungkalit itu punya rekam jejak nyata mantan Dosen Pertanian, pakar keuangan, dan terbukti sanggup membawa anggaran miliaran serta menyelesaikan konflik adat di Tasik Putri Puyu hanya dalam hitungan bulan. Kenapa figur berprestasi dan berdedikasi seperti ini justru jabatannya ‘diorat-arit’?” tegasnya kepada awak media, Jumat (14/08/2026).
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah benar-benar serius ingin memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti, prinsip The Right Man on The Right Place (menempatkan orang sesuai keahlian dan prestasinya) harus ditegakkan secara murni, bukan sekadar slogan politis.
“Jangan sampai karena kepentingan politik pragmatis atau faktor suka-tidak-suka (like and dislike), potensi besar pejabat yang teruji dikesampingkan. Tempatkanlah beliau di posisi strategis yang sesuai bidang, kompetensi, dan kapasitasnya. Meranti butuh eksekutor lapangan yang sudah terbukti membawa dampak langsung untuk rakyat, bukan sekadar penikmat jabatan,” pungkas Ks.
Rangkaian rekam jejak ini menjadi pengingat (reminder) keras bagi instansi pembina kepegawaian agar tidak menjadikan jenjang karier birokrasi sebagai ajang eksperimen atau panggung politik lokal. Publik kini menanti langkah bijak dan berani dari Pimpinan Daerah untuk menata ulang birokrasi secara objektif, rasional, dan berbasis prestasi demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan.***(Khairul/mp)
Komentar