MANOKWARI | D’INVESTIGASI- Puluhan mahasiswa yang terlibat dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) “West Papua” melakukan aksi orasi di depan halaman kantor DPR Papua Barat dengan tujuan menyampaikan aspirasi tuntutan agar Pendidikan di tanah Papua harus digratiskan bagi masyarakat asli Papua.
Hal ini didasarkan Sejak berlakunya Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat Papua pada tahun 2001 sampai saat ini penggunaan dana Otsus tidak menyentuh kepada rakyak Papua, salah satunya adalah masalah biaya pendidikan yang masih mahal.
FIM West Papua yang tergabung dari bebagai kampus di Manokwari, Papua Barat yakni kampus Universitas Papua (UNIPA), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadya Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Manokwari dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini memulai aksi dari masing-masing titik kumpul dari masing-masing kampus dan melakukan orasi hingga ke halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB).
Aksi ini sebagai bentuk solidaritas mahasiswa yang peduli terhadap pembangunan di tanah Papua menuntuk hak kepada pemerintah Papua dan Papua Barat untuk menggunakan dana Otsus sesuai sasaran dan target untuk mensejahterakan rakyat Papua. Mereka menuntut agar dana Otsus yang selalu diturunkan setiap tahun dari pusat ini harus menyentuh kepada masyarakat salah satunya adalah Pendidikan mulai dari PAUD hingga ke perguruan tinggi harus di gratiskan bagi rakyat Papua.
Dalam penyampaian orasi mereka (mahasiswa) Pendidikan di tanah Papua jangan dijadikan sebagai lahan komersial bagi kepentingan kalangan tertentu yang merugikan rakyat kecil. Mereka pun mendesak DPR PB agar tuntutan ini dapat diteruskan kepada pemerintah Papua Barat untuk menjawab semua persoalan dan hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi sejak berlakunya Otsus hingga kini. Selain itu mereka juga menuntut agar militer (TNI/POLRI) tidak menginterfensi di kampus jika ada persoalan internal yang terjadi di dalam kampus.
Bukan hanya itu mereka pun membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang bertulisan Pendidikan harus gratis di tanah Papua, stop komersialkan Pendidikan di tanah Papua, stop militerisasi di dalam areal kampus, serta beberapa tulisan lainnya yang berkaikan dengan ketidak adilan di bumi Cendrawasih ini.
Dalam aksi unjuk rasa ini tidak ada kekerasan anarkis yang dilakukan sepanjang perjalan menuju kantor DPR Papua Barat. Setibanya di kantor DPR Papua Barat masa langaung menyampaikan orasi kurang lebih 2 jam dihadapan ketua DPR Papua Barat Pieter Konjol bersama beberapa staf anggota DPR. Setelah melakukan orasi masa langsung membacakan surat pernyataan yang dibacakan oleh ketua FIM West Papua Arnold Alitopo dan diserahkan kepada ketua DPR Papua Barat.
Aksi tuntutan ini disambut baik oleh ketua DPR PB dan staf DPR PB yang turut hadir saat itu. Mereka (DPR PB) mengaku siap menindaklanjuti hasil tuntutan ini ke pemerintah Papua Barat untuk di evaluasi kembali tentang penggunaan dana Otsus yang berlangsung selama ini. Ketua DPR Papua Barat Pieter Konjol saat menerima aspirasi tuntutan FIM West Papua di halaman kantor DPR Papua Barat Jumat,(7/12) mengatakan saat ini DPR Papua Barat sedang membuat regulasi Otsus yang akan berpihak kepada hak-hak rakyat Papua, sehingga penggunaan dana Otsus dapat dirasakan dalam sisa waktu ini. Kemudian kami juga akan mengkaji dan menganalisis tentang masa berakhirnya Otsus nanti, Tutur Konjol.
Lanjut Konjol, aspirasi ini agar bisa diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan digunakan sebagai bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah baik di Papua mau Papua Barat, jelas Konjol.
Massa membubarkan diri setelah menyerahkan surat pernyataan mereka kepada ketua DPR Papua Barat. Aksi ini dikawali oleh satuan Polres Manokwari dan Kodim Manokwari. (JM)
